Auto Draft

Proses Pendirian PT yang Wajib Diketahui

Posted on

Saat berkaitan dengan legalitas resmi dari pemerintahan maka tentunya Anda akan melakukan urusan yang memakan waktu. Seperti misalnya urusan dalam pendirian PT maka ada beberapa hal yang harus diurus dan dilakukan, sehingga jika Anda tidak mengerti mengenai proses pendirian PT itu sebelumnya, maka dengan demikian akan menyebabkan Anda merasa kebingungan.

Namun saat ini sudah banyak jasa pendirian PT yang beroperasi dimana saja, sehingga dengan demikian Anda dengan mudah bisa memanfaatkan jasa pendirian PT itu untuk mengurus proses pendirian PT. Meski semuanya telah diuruskan oleh jasa pendirian PT tersebut namun ada baiknya Anda juga mengetahui sekilas tentang pengurusan pendirian PT ini dan apa saja tahapannya.

Pendiri PT Sudah Jelas

Hal pertama yang harus dipastikan saat melakukan pendirian PT adalah mengenai Pendiri PT tersebut. Pendiri PT ini haruslah merupakan 2 orang atau lebih yang masing-masing memiliki saham di dalam PT sebagai modal usaha. 2 orang atau lebih yang dimaksud adalah WNI atau WNA maupun badan hukum Indonesia atau pun asing.

Auto Draft

Pembuatan Akta Melalui Notaris

Selanjutnya dilaksanakanlah pembuatan pendirian PT itu oleh Notaris sesuai dengan Pasal 7 Ayat 1 UUPT yang menyebutkan bahwa akta pendirian PT dibuat oleh seorang Notaris dalam bahasa Indonesia. Akta pendirian PT itu nantinya mendapatkan pengesahan dari Menteri menggunakan sistem SABH. Karena sekarang pengurusan pendirian PT ini juga dilakukan secara digital, maka prosesnya lebih cepat.

Surat Pengesahan Dari Menteri

Setelah akta pendirian tadi sudah dibuat maka nanti juga akan dikeluarkan Surat Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT tersebut yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Nantinya  Surat Pengesahan ini sangatlah penting dan sering digunakan dalam berbagai kepengurusan PT. Dengan adanya surat ini PT Anda juga telah teregistrasi secara digital. Ketika sudah keluar Surat Keputusan dari Menteri maka PT yang Anda dirikan sudah resmi dan diakui oleh Negara Indonesia.

Pengurusan NPWP

Nantinya saat pembuatan SK Menteri yang dibuat melalui sistem SABH, maka nomor NPWP juga akan langsung muncul secara otomatis. Nah nantinya agar pelaporan pajak perusahaan bisa lebih lancar maka Anda perlu mengambil kartu NPWP asli yang dicetak oleh Kantor Pajak. Sebagai badan hukum yang diakui oleh Negara, maka tentunya setiap PT juga harus membayarkan kewajiban pajaknya setiap tahun. Untuk itulah nantinya kartu NPWP dibutuhkan.

NIB & Izin Usaha

Terakhir Anda juga harus membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) dan juga Izin usaha yang bisa diurus melalui platform sistem OSS (Online Single Submission), nantinya kedua surat tersebut bisa didaftarkan dan dicetak secara elektronik. 

 

Kontrak Hukum nantinya akan membantu Anda untuk melakukan semua pengurusan pendirian PT yang sudah disebutkan di atas.